PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis megharapkan Provinsi Kalimantan Barat bukan sekedar mewujudkan ketahanan pangan, tapi kemandirian pangan, karena ketahanan pangan berarti bukan harus dari hasil daerah Kalimantan Barat.

“Bukan ketahanan pangan tapi bagaimana mandiri di bidang pangan sehingga yang kita makan bukan dari luar tapi dari hasil cocok tanam sendiri,” ujar Cornelis, ketika membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema Membangun sinergi Pangan dan Gizi menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan. Di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (27/7).

Rakor tersebut juga dihadiri, BUpati dan Walikota se Kalimantan Barat, Dewan Ketahanan Pangan Nasional, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar.

Berangkat dari masalah pangan di dunia yang kini terancam akibat tidak bisa diprediksinya iklim, Cornelis memaparkan, bahwasannya bahan pangan bukan hanya beras saja, Iklim di dunia sudah berubah, akibat gas rumah kaca sehingga panas bumi meningkat dan iklim tidak bisa diramal lagi oleh BMKG, semua stekholder di dunia ini khususnya di Kalbar untuk mengawal kebijakan kebijakan pangan ini. Tapi dari kebijakan pemerintah, mulai jaman pak Harto sampai Joko Widodo terutama titik berat pada tanaman padi menjadi prioritas sehingga kita harus mengawal kebijakan kebijakan ini. Termasuk perbankan juga. Di dunia ini new zealand tidak akan kelaparan, kalau asia tenggara tidak akan kelaparan, sekalipun padi mungkin tidak bagus.

Maka kata Cornelis lagi perlu langkah nyata bagi seluruh yang berkepentingan, seperti cetak sawah yang sudah dilakukan pemerintah bekerjasama TNI, agar ditanami pangan, “Kalau kita tidak laksanakan penanaman maka kebutuhan pangan terancam, karena penduduk dunia ini bertambah. Antara produksi pangan dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang sehingga ancaman kelaparan bisa terjadi di mana-mana,” ujar Mantan Bupati Landak itu.

Untuk itu, pihaknya mengajak Bupati dan Walikota bekerja sungguh sungguh meningkatkan produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing, sehingga tidak lagi mendatangkan beras dari luar negeri. Disatu sisi, diversifikasi tanaman pangan agar semakin bernilai gizi.

Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, perlu lokasi yang besar, sehingga dari segi aspek kebijakan Land Reform, tidak sesuai UU no 5 tentang Agraria harus dirubah karena menggunakan standard Jawa, masyarakat hanya boleh memiliki lahan 2 hektar, sementara di luar Jawa lahan masih luas. “Aspek kebijakan politik harus dirubah. Di New Zealand boleh memiliki 10 ribu ke atas lahan pertanian, pemerintah wajib mempersiapkan infrastruktur,” ungkap Cornelis.

Data Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, untuk Provinsi Kalbar keperluan pangan tahun lalu 1,275760 kg hasil panen 2015, beras 1,58835 ton, surplus 135 ton lebih. “Mari bersama sama meningkatkan produksi tanaman padi.

Pangan berpengaruh pada IPM, 2015 65,59 tumbuh 1,08 persen, tinggi dari nasional 0,94 persen. Pangan bukan masalah nasi saja, tapi masalah gizi juga harus diperhatikan. Kalau tidak membangun landasan yang kuat untuk generasi ke depan perlu pangan dan makanan bergizi yang memang layak dimakan manusia,” katanya.

Selain itu, Gubernur mengingatkan para Bupati dan walikota agar waspada kebakaran lahan, karena potensi titik api banyak di Kalimantan Barat, sehingga langkah antisipasi dan cegah dini sangat perlu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Anggraito yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kalbar mengatakan, Rakor dimaksud mengevaluasi kinerja pembangunan pangan dan gizi kabupaten kota dan menyusun rumusan dan rekomendasi kebijakan strategis aksi daerah terkait pangan dan gizi kabupaten kota.