JAKARTA – Anggota tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Henry Yosodiningrat menilai, dugaan praktik kecurangan dalam pemilihan presiden 2014 dilakukan dengan sangat kasar. Ia menegaskan, timnya akan mengawal proses rekapitulasi untuk memastikan tak kehilangan satu suara pun. 

“Mainnya terlalu kasar! Padahal masyarakat kita sudah kritis, jadi langsung tahu begitu ada kejanggalan,” ujar Henry, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Sebelumnya, hasil rekapitulasi yang dicatat di formulir C1 menunjukkan, pasangan Jokowi-JK tak mendapatkan satu suara pun di 17 tempat pemungutan suara di Kecamatan Ketapang Timur, Kabupaten Sampang. Hal ini dianggap sebagai sebuah kejanggalan karena di wilayah itu ada perangkat relawan hingga kader partai pengusung. 

“Kalau dihitung, kepala ranting, anggotanya, strukturnya, relawan, ada berapa coba itu? Ini malah enggak ada satu suara pun. Makanya saya bilangnya sangat kasar,” lanjut Henry. 

Henry menduga ada tindakan kecurangan dalam proses pemungutan suara. Alasannya, wilayah itu salah satu basis signifikan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang dalam Pemilu Presiden 2014 mendukung pasangan Jokowi-JK. 

160 laporan dugaan kecurangan

Sementara itu, pusat tabulasi tim hukum pasangan Jokowi-JK menerima sebanyak 160 laporan dugaan kecurangan pemilu presiden di seluruh Indonesia. Mereka akan memverifikasi laporan itu sekaligus mempersiapkan bukti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berikut beberapa laporan, baik dari relawan, kader partai pendukung atau masyarakat biasa yang masuk ke dalam tabulasi:

Nama : Stevan 
Alamat : Pantai Indah Kapuk 
Keterangan : surat undangan berkurang dari 200 menjadi 21. Diduga dikurangi oleh KPU. 
Pelapor minta diadakan survei lapangan. 

Nama : Iwan 
Alamat : Serpong 
Keterangan : Diduga ada pembagian uang yang ditujukan untuk memilih nomor urut satu di semua RT. 

Nama : Tidak bersedia menyebut identitas 
Alamat : Makassar, Jakarta Timur 
Keterangan : Sekitar 90 pemilih dipindahkan ke RT yang jauh dari tempat tinggal. Pelapor khawatir dan menduga akan adanya penggelembungan suara. 

Nama : Joko
Alamat : Ketapang Barat, Jawa Timur 
Keterangan : tidak adanya suara Jokowi-JK di TPS 1 hingga TPS 17 dan tidak ada tanda tangan saksi pasangan tersebut. 

Tim hukum menjamin bahwa laporan tersebut bukan direkayasa karena memiliki bukti lengkap hingga nomor telepon sang pelapor serta waktu kapan pelapor mengirimkan pesan tersebut. Laporan itu akan diverifikasi untuk dijadikan bukti jika hasil final suara tak sesuai dengan perhitungan tim Jokowi-JK.

Di Malaysia dan Arab Saudi, tim hukum juga mendapat laporan dugaan kecurangan yakni dalam bentuk manipulasi suara melalui mengubah angka dalam formulir C-1 dari tingkatan bawah ke tingkatan selanjutnya. Tim berpendapat jumlah angka itu signifikan. 

Ketua Tim pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah mengutus tiga orang untuk menyelidiki laporan dugaan kecurangan pemilihan presiden di Malaysia. 

“Kemarin mereka berangkat. Mungkin dua atau tiga hari berada di sana. Mereka akan cek datanya benar apa tidak,” ujar Tjahjo. 

Berharap KPU dan Bawaslu akuntabel 

Mantan Kapolri Jenderal (purn) Da’i Bachtiar mengatakan, tanpa menyebut pihak yang melakukan kecurangan itu, dia berharap bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja dengan akuntabel.

“Jangan sampai terjadi pengurangan atau juga penghilangan suara. Suara harus dikawal dengan baik,” ujar dia.

Salah satu ketua unsur relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Ifdal Kasim berkomitmen untuk mengawal proses penghitungan suara dari tingkatan TPS hingga nasional. Menurut mantan Ketua Komnas HAM tersebut, proses penghitungan berjenjang itu paling rentan akan praktik curang. Berbekal jutaan relawan di seluruh daerah, pihaknya telah menginstruksikan mereka untuk melakukan pengawalan suara. 

Relawan diminta memastikan jumlah suara di formulir C-1 tidak berubah saat rekapitulasi masing-masing tingkat.

Anggota tim hukum Jokowi-JK lain, Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 64 pengacara untuk melakukan ‘back up’ potensi kecurangan jika dibawa ke ranah hukum.

“Satu suarapun kami tak ikhlas dimanipulasi. Akan kami perjuangkan,” ujar Trimedya.(OK)