PONTIANAK – Peserta KB baru Kota Pontianak melonjak drastis yakni 160,34 persen, dan mendapatkan pendapatkan penghargaan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, sebagai pelaksana program pencapaian peserta KB baru.

“Capaian tersebut merupakan peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) yang terbanyak se Kalimantan Barat,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis (27/3). Edi membuka rapat kerja daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Kota Pontianak, di Aula Kencana BKKBN. Dia mengharapkan, keberhasilan tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB di Kota Pontianak.

Namun, untuk tahun 2013 pemakaian kontrasepsi (CFR) baru mencapai 69 persen, dan Unmet-need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) masih relative tinggi, yaitu 15,27 persen. “Padahal target MDGs 2015 diharapan mencapai 5 persen saja,” katanya.

Pembangunan kependudukan, lanjutnya, merupakan hal yang menjadi pondasi

dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak. Dalam konteks pelaksanaan program kependudukan dan KB, upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak adalah penurunan dan peningkatan berbagai indicator demografis, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Salah satunya, dengan pencapaian kondisi demografi penduduk yang tumbuh seimbang,” jelas Edi.

Maka program KKB adalah investasi yang tidak ternilai harganya bagi pembangunan bangsa. Melalui program ini, Pemkot Pontianak dapat membentuk keluarga yang berkualitas. Edi mengatakan, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju dan mandiri. “Selain itu, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, dan harmonis,” tambahnya. Dengan criteria tersebut, niscaya mencetak generasi penerus yang mempunyai sumber daya yang handal.

Berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk Kota Pontianak berjumlah 565.856 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,72 persen. Edi mengatakan, laju pertumbuhan penduduk tersebut cenderung mengalami penurunan dari hasil sensus penduduk tahun 2010. Namun diharapkan tidak menjadikan upaya optimalisasi pelaksanaan program kependudukan menjadi menurun.(LF)