JAKARTA – Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan apabila tidak ada satu pun kader Nasdem yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, maka hal itu akan menjadi aneh dan menimbulkan pertanyaan publik.

“Kami tidak ada menteri pun tidak masalah. Tapi apakah itu tidak menjadi pertanyaan publik. Jadi tidak boleh seekstrim itu,” ujarnya dilansir dari bisnis di Jakarta, Kamis (21/10/2014).

Menurutnya, publik bakal menduga-duga terjadi perpecahan dalam koalisi pendukung Jokowi, jika sampai Nasdem selaku partai yang mendukung Jokowi-JK dalam pilpres tidak mendapatkan tempat menjadi menteri.

“Publik akan bertanya ada apa ini, apakah ribut. Kan ini tidak bagus juga. Mereka akan bertanya apakah ini pecah (koalisi),” tuturnya seperti dikutip Antara.

Sebaliknya, kata Patrice, adalah hal wajar jika kader Nasdem memang diberikan tempat oleh Jokowi untuk duduk di kabinet mendatang.

“Kalau, misalnya, diajak ya wajar sebagai partai yang mengusung kemudian diangkat dan dipilih. Itu sebuah hal biasa,” kata dia.

Patrice menegaskan sejauh ini pihaknya tidak pernah memaksakan kepada Presiden Jokowi agar mengakomodasi nama kader Nasdem untuk duduk di kabinet. Menurutnya penentuan menteri mutlak hak prerogratif presiden.

Seperti diberitakan Bisnis.com, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy (Romi) diprediksi tidak mendapatkan jatah menteri dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran PDI Perjuangan kemungkinan mengabaikan nama-nama calon menteri yang sebelumnya diajukan oleh kubu Romi.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan salah satu penyebabnya adalah campur tangan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romi, dimungkinkan Mega tidak akan respek. Dan tak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen,” tuturnya.

Jika benar terealisasi, lanjutnya, maka pola politik yang dimainkan oleh PDIP sangat ekstrem dengan memutuskan meninggalkan Romi Cs. Namun, pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi.

“‘Leadership’ Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini,” tegasnya.