KOTABARU, Kalsel – Menyongsong era diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ), kalangan legislatif meminta keseriusan pihak eksekutif lebih memperhatikan kualitas para pelaku usaha mikro kecil menengah
(UMKM).

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Alfisah beserta rombongan Komisi II baru baru ini melakukan kunjungan kerja ( kunker) ke Kabupaten Banjar ( kalsel) ,dari hasil kunjungan ia melihat bahwa terkait regulasi pembinaan masing – masing UMKM di daerah hampir tidak jauh berbeda yang membedakan itu hanya keseriusan pemerintah daerah setempat saja dalam pengoptimalan pembinaan para pelaku UMKM. Masing- masing daerah seperti di Kabupaten Banjar ada sekitar 56.000 UMKM. yang terdaftar tapi tidak semuanya aktif, hanya tinggal papan nama ada banyak faktor penyebab, bisa terkait masalah mekanisme pasar, ataupun belum maksimalnya para pelaku usaha dan juga belum optimalnya dalam hal pembinaan.

Padahal dengan adanya MEA, tahun ini bisa jadi momentum positif bagi berkembangnya pelaku usaha UMKM Kotabaru dan disinilah peran campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong kapasitas dan kualitas para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Alfisah juga mengingatkan , jika para pelaku UMKM ini nantinya tidak ditingkatkan kualitas dan kapasitas peningkatan layanan dan pengembangan usahanya bukan mustahil kalah bersaing dengan negara lain .

Politisi Nasdem ini juga sangat menyayangkan keberadaan UMKM di Kabupaten Kotabaru ini selama ini masih terkoordinir dalam bidang masing- masing, misalkan sektor hutan dan perkebunan berada dibawah binaan dinas terkait, perikanan dibawah binaan dinas yang bersangkutan .Untuk itu kedepannya perlu pembinaan secara sentral agar nantinya pembinaan bisa lebih maksimal ,termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah ,baik yang sumber darinya APBN maupun APBD.

Koordinasi itu juga supaya pemerataan dalam pembinaan oleh pemerintah sesuai tepat sasaran yang mana digelontorkan APBN dan mana yang gelontoran dana APBD.(AH)