SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya fokus dalam pengolahan bahan baku menjadi bahan siap pakai atau bahan jadi. Karena, selama ini Kaltim lebih banyak menjual bahan baku dari pada bahan jadi yang memiliki nilai tambah.

Kondisi itu membuat Pemprov Kaltim berupaya meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan bahan jadi ke luar maupun dalam negeri. Sehingga berdampak lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Bermitra dagang dengan luar maupun dalam negeri, Kaltim harus melakukan beberapa cara untuk meningkatkan nilai tambah produk. Caranya, dengan membangun industri atau pabrik pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Bahkan, Kaltim saat ini sudah melakukan itu, salah satunya pabrik lada, termasuk membangun kawasan ekonomi khusus di Kutai Timur dan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan,” kata
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani, di Samarinda, dikutip dari laman Kaltimprov, Rabu (11/3/2015).

Dari semua kawasan tersebut, diharapkan Kaltim lebih fokus pada industri pengolahan bahan baku. Meski demikian, saat ini pembangunan tersebut masih lambat, karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah daerah.

Hal itu, karena adanya urusan kewenangan di negara ini yang terbagi tiga, ada kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pada saat melakukan pembangunan tersebut, tentu perlu keputusan cepat, sehingga pembangunan cepat diselesaikan.

Jika melihat sumber daya alam yang tersedia di Kaltim, diyakini banyak investor yang tertarik berinvestasi di daerah ini. Tetapi, Kaltim ke depan berharap ada investor yang bisa mengolah bahan baku di daerah, sehingga nilai tambah juga diterima masyarakat daerah.

Ketua Kadin Kaltim M Fauzi A Bahtar mengatakan, dengan konferensi ini dapat membangun jaringan perdagangan bisnis di Kaltim. Sehingga investasi terus meningkat, terutama melalui program Centre For Investment and Trade Advisory (CITRA) oleh Regional Economic Development Institute (REDI) dan Universitas Trunodjoyo Madura yang bekerjasama dengan enam daerah, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Kaltim.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun jejaring pelaku usaha lokal, nasional dan asing untuk mempromosikan iklim investasi dan perdagangan yang lebih baik bagi pembangunan berkelanjutan di daerah,” katanya.