JAKARTA – Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, diterima atau ditolaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh DPR, presiden terpilih Joko Widodo tetap tidak akan memberikan jatah menteri kepada Partai Demokrat. Andi menegaskan tidak ada politik transaksional dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

“Itu pasti ditutup kemungkinan. Tidak ada transaksional,” ujar Andi, di sela-sela acara diskusi di Kantor GP Anshor, Jalan Kramat Raya No. 65A, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kompas.com Jumat (3/10/2014).

Andi mengatakan, meskipun situasi politik yang terjadi tidak menguntungkan bagi koalisi Jokowi-JK, namun, Jokowi diyakini tidak akan melakukan deal-deal politik yang berbau transaksional.

“Karena Jokowi-JK sejak awal konsisten kalau mau kerja sama untuk yang baik untuk negara ini ya jangan transaksi,” tegas Andi.

Andi tidak khawatir hal tersebut akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK di parlemen. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apa yang akan terjadi kedepan. Andi optimis, usai pelantikan pada 20 Oktober mendatang, Jokowi-JK akan langsung melaksanakan program-program pro rakyat yang sudah dijanjikan.