JAKARTA – Belum setahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah 5 kali mengubah harga BBM. Tercatat 3 kali naik dan 2 kali turun. Jokowi paham kebijakannya tidaklah populer.

“Saya memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar,” tegas Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di dalam sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Langkah awal yang ditempuh, terang Jokowi, adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM.

“Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif,” ujar Jokowi.

Sebagai ilustrasi, lanjut Jokowi, tahun 2014, sekitar Rp 240 triliun subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi. Bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut,” cetus Jokowi.

Padahal uang sebesar itu, sambung dia, dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.

Berbuah Manis

“Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis,” yakin Jokowi.

Menurut dia, akan banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan.

Selain itu, sambung Jokowi, banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan.

“Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran,” ucap Jokowi.

Bagi masyarakat yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, Jokowi menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif,” demikian Jokowi.(liputan6.com)