JAKARTA – Pengawas Internal KPK sedang mempelajari bukti yang diberikan oleh Pelaksana Tugas Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan fungsionaris PDI-P dan partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 2014.

“Pak Hasto tadi menyerahkan beberapa foto kepada tim Pengawas Internal. Kita membutuhkan informasi yang lebih dalam dan tidak sekedar foto dari Pak Hasto sehingga dari Pengawas Internal bisa memutuskan tindaklanjutnya,” kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Senin (9/2) seperti dikutip dari Forumkeadilan.com.

Senin kemarin (9/2) Hasto datang ke gedung KPK dengan membawa sejumlah bukti mengenai pertemuan dirinya dan beberapa petinggi PDIP dan Nasdem, termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.

“Laporan dari Pak Hasto tadi tentu tidak hanya mendengarkan Pak Hasto. Pengawas internal juga akan mengundang pihak lain untuk memberikan informasi mengenai data atau fakta apapun menyangkut tuduhan-tuduhan kepada Pak Abraham Samad. Jadi tadi kita apresiasi Pak Hasto bertemu dengan pengawas internal KPK,” tambah Johan.

Namun pelaporan itu tidak serta merta kemudian memutuskan untuk membentuk Komite Etik bagi Abraham Samad.

“Ada bukti foto, bukti lain juga ada, tapi saya tidak tahu. Kita tunggu dari hasil penelusuran lebih lanjut tim Pengawas Internal (PI),” jelas Johan.

Hasil kesimpulan PI merupakan syarat utama untuk pembentukan Komite Etik.

“Setelah PI bekerja dan membuat kesimpulan, lalu berundinglah pimpinan selain pimpinan yang diindikasikan melanggar kode etik bersama dengan penasihat KPK. Pimpinan kemudian mengeluarkan putusan untuk membentuk Komite Etik yang anggotanya adalah tokoh tokoh, kredibel termasuk penasihat KPK,” tegas Johan.

Sehingga, menurut Johan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan harus dibentuk Komite Etik dalam kasus ini, termasuk belum akan meminta keterangan dari pimpinan KPK.

“Belum (meminta keterangan Pak Abraham) dan pimpinan lain. Nanti kalau Komite Etik jadi dibentuk maka Komite Etik yang kemudian meneliti lebih lanjut,” tambah Johan.

Pembentukan Komite Etik sendiri sudah pernah dilakukan pada 2009, yaitu saat mantan Ketua KPK Antasari Azhar dituduh menjadi otak pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen dan dua pimpinan lain yaitu Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah menjadi tersangka dan kemudian ditahan dengan tuduhan menerima suap dari tersangkut kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan Anggoro dan Anggodo Widjojo.

Selanjutnya pada 2013 Komite Etik kembali dibentuk yang mengusut pembocor “draft” surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan dugaan dialamatkan pada Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja.

Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide karena dinilai melanggar pasal 36 dan pasal 64 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. Yusuf mengungkapkan artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang berisi pertemuan-pertemuan Abraham dengan para petinggi partai di laman Kompasiana pada 17 Januari 2015 itu sebagai landasan pelaporan kepada Bareskrim Polri.

Atas pelaporan tersebut, Bareskrim Polri telah menerbitkan sprindik.