BeritaKalimantan

Top Menu

  • Tentang Kami
  • Hubungi
  • Archives

Main Menu

  • Home
  • Ekonomi
    • Energi
    • Entrepreneur
    • Infrastruktur
    • Pertambangan
    • Investasi
    • Jasa
    • Kehutanan
    • Keuangan
    • Market
    • Perdagangan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Perikanan
    • Transportasi
    • Komoditi
  • Nasional
  • Politik
  • Sosial Budaya
    • Tokoh
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Religi
    • Seni
    • Design & Creative
    • Hobby & Community
  • Perbatasan
  • Jelajah
    • Ecotourism
    • Petualangan
  • Hukum & Kriminal
    • Kriminal
    • Meja Hijau
    • Keamanan
  • Tentang Kami
  • Hubungi
  • Archives

logo

BeritaKalimantan

  • Home
  • Ekonomi
    • Energi
    • Entrepreneur
    • Infrastruktur
    • Pertambangan
    • Investasi
    • Jasa
    • Kehutanan
    • Keuangan
    • Market
    • Perdagangan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Perikanan
    • Transportasi
    • Komoditi
  • Nasional
  • Politik
  • Sosial Budaya
    • Tokoh
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Religi
    • Seni
    • Design & Creative
    • Hobby & Community
  • Perbatasan
  • Jelajah
    • Ecotourism
    • Petualangan
  • Hukum & Kriminal
    • Kriminal
    • Meja Hijau
    • Keamanan
  • Lantik BPD Di Kecamatan Air Besar, Bupati Landak : BPK Audit Langsung Dana Desa

  • Bupati Landak Serah Terima Program Sekolah Hijau Dan Peresmian Perpustakaan SD

  • Bupati Landak Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan

  • Bupati Landak Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Desa Ambarang

  • Cornelis Minta Ormas Adat Harus Bekerjasama Dengan Pemerintah Memajukan Masyarakat

Politik
Home›Politik›Cornelis : Mendagri dan Menkeu Harus Berikan Solusi Terkait PAD Daerah yang Tak Mencukupi

Cornelis : Mendagri dan Menkeu Harus Berikan Solusi Terkait PAD Daerah yang Tak Mencukupi

By BK-001
24 Juni 2020
184
0
Share:
20200624_172218

LANDAK – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Cornelis MH menghadiri rapat kerja secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Rabu (24/06/20).

Ada beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut antara lain terkait Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RAPBN TA 2021, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Evaluasi Kinerja Tahun 2019 – 2020 (hingga bulan Juni tahun 2020), serta upaya dan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menanggani Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Kesempatan ini Cornelis menyampaikan mengenai Pernyataan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu bahwa ada daerah yang tidak merevisi dan me-review APBD daerahnya sesuai dengan perintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

“Sehingga Postur APBD mereka tidak ada dalam penanganan COVID-19, maka dari itu saya meminta Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Keuangan Daerah untuk mengawasinya,” tegas Cornelis.

Selain itu, ada daerah-daerah yang defisit akibat dari penangan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) ini Sambung politisi PDI Perjuangan Dapil Kalbar ini. Hal itu dikarenakan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) tidak mencukupi.

“Dengan kasus demikian kira-kira bagaimana Mendagri dan Menkeu beserta jajarannya untuk memberikan solusi terhadap hal tersebut,” ujar Cornelis.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga meminta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melakukan Pembinaan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang berkaitan dengan situasi politik dalam negeri, agar dana yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan untuk melawan pemerintah.

“Dengan demikian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melakukan Pembinaan Ormas (organisasi masyarakat) supaya bisa terarah tujuan pembentukan ormas,” pungkas mantan Gubernur Kalbar Dua Periode ini.

Share Button
Previous Article

5 Dari 12 Pasien Positif Asal Kabupaten ...

Next Article

Bupati Landak Serahkan BLT DD Desa Hilir ...

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • dpd ricuh
    Politik

    Sidang Paripurna DPD Berakhir Ricuh

    17 Maret 2016
    By BK-001
  • PDKS
    Politik

    Masyarakat Dayak Ingin Diperhatikan Lebih

    22 September 2015
    By BK-001
  • Screenshot_20191122_183850
    Politik

    Megawati Beri Wejangan Seluruh Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan

    22 November 2019
    By BK-001
  • Politik

    Panwaslu Bakal Surati Parpol ‘Nakal’

    23 Desember 2013
    By BK-001
  • Screenshot_20200324_103034
    Politik

    Lawan Corona, Megawati Tugaskan Risma Koordinasikan Kepala Daerah dari PDIP

    24 Maret 2020
    By BK-001
  • caleg 2
    Politik

    Perempuan Jangan Menjadi Komoditi Politik

    11 Februari 2014
    By BK-001

Leave a reply Batalkan balasan



  • Erau Indigenous Festival fixed
    Erau Adat Kutai.(Ist)
    Ecotourism

    Delegasi Kesenian Sembilan Negara Bakal Meriahkan Erau Adat Kutai

  • image
    Gubernur Cornelis pada sosialisasi amnesty pajak dirangkai dengan Pelantikan Pengda Kalbar dan Pengcab Kota Pontianak, Kubu Raya Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kalimantan Barat, Selasa (23/8).(HC)
    Keuangan

    Cornelis: Jaga Rahasia Wajib Pajak

  • IMG_20141108_182857
    Sosial Budaya

    Gubernur Kalbar Buka Gawai Dayak VII Dango Khatulistiwa di TMII

Copyright @ 2020 BeritaKalimantan All Right Reserved | Support wqa-apac.com | msecb-apac.com