PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., mengatakan bahwa Kalimantan Barat terindikasi adanya perkembangan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Mempawah, Landak, Sanggau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kota Pontianak, dan Singkawang.

Hal tersebut disampaikannnya kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jendral (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan dan rombongan, dalam ramah tamah di Istana Rakyat Gubernur Kalimantan Barat, Rabu malam (13/1).

Menurut Cornelis, meskipun GAFATAR sudah dibubarkan dan anggotanya sudah kembali ke lingkungan masyarakat, tetap harus diwaspadai pergerakannya melalui perpindahan penduduk dari luar Kalimantan Barat secara berkelompok dan membentuk kelompok tani serta mengadakan kegiatan sosial seperti bhakti sosial donor darah.

“FORKOMPIMDA Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan GAFATAR di Kalbar dan mengambil langkah-langkah,” ujar Cornelis. Dijelaskan orang nomor satu di Kalbar itu, salah satunya tentu langkah antisipasi yang diambil adalah langkah persuasif agar tidak terjadi respon penolakan oleh masyarakat setempat. Dijelaskannya pula, berdasarkan SKEP DPP GAFATAR Nomor 090/KPTS/IV/2015 tanggal 21 April 2015 menyatakan bahwa organisasi GAFATAR dibubarkan dan dilarang untuk melakukan kegiatan apapun serta bertanggungjawab jika ada penyelenggaraan kegiatan secara komunal. Sehubungan dengan itu , organisasi kemasyarakatan GAFATAR secara legalitas tidak ada di Kalimantan Barat. “Meskipun sudah dibubarkan harus tetap diwaspadai,” ujar Cornelis.

Terkait GAFATAR, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, “Kita tidak melihat masalah kekerasan di situ, tetapi mereka sepertinya tidak mengikuti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Mereka itu nyeleneh,itu perlu diluruskan, di Kalimantan Barat sudah membubarkan diri, kita masih dalami kenapa mereka semua lari kemari (Kalbar), mereka hanya membikin komunitas seperti pertanian, tapi itu tentu melanggar aturan-aturan, namun mereka juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi, ” ujar Luhut. Terkait masalah keamanan, beberapa hal yang harus diwaspadai dewasa ini di Indonesia, seperti terorisme, ISIS sangat diwaspadai, begitu juga narkoba (drug). Namun pemerintah Indonesia punya sikap sendiri dalam menghadapi hal tersebut terutama teroris dengan soft Aproach. “Kita tidak menggunakan kekerasan karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar Purnawirawan TNI bintang empat ini.