SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK mengatakan sejumlah masyarakat khususnya tinggal di wilayah pedalaman Kaltim belum tersentuh jaringan listrik.

Oleh sebab itu Makmur meminta kepada PLN untuk segera melakukan inventarisasi para pengguna listrik, sehingga diketahui berapa banyak masyarakat yang belum mendapatkan kebutuhan dasar tersebut.

“Kelistrikan di Kaltim perlu diinventarsisir betul-betul. Sehingga ke depan, kita bisa melihat, daerah mana yang sudah maupun belum teraliri listrik,” kata Makmur saat berdiskusi dengan General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim-Kaltara Sigit Witjaksono belum lama ini.

Makmur mendorong PLN berinovasi dan membuat suatu formulasi mengatasi pemerataan listrik di Kaltim. Peran Pemprov Kaltim, maupun pemerintah kota dan kabupaten di Kaltim, serta swasta, harus sinergitas.

“Harus ada sinergi semua pihak, bukan hanya pemerintah namun swasta juga perlu dilibatkan,”sebut Makmur.

Dia berharap PLN bisa membuat inovasi baru untuk pemenuhan listrik masyarakat tanpa harus melalui pembangkit listrik tenaga diesel.

“Bisa dengan pembangkit listrik tenaga uap atau air. Paling tidak, di pedesaan ada yang bisa dimanfaatkan energinya secara bertahap,” harapnya.

Menurut dia, sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara mandiri atau PLTS terpusat dapat menjadi solusi mengatasi keterbatasan listrik masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

“Mungkin di sejumlah daerah PLTS ini sudah digunakan dan ini bisa dikembangkan juga di Kaltim,” bebernya.

Politikus Golkar ini juga menyarankan, PLN menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Baik melaui CSR maupun kerjasama lainnya. Misalnya, kerjasama dengan perusahaan atau CPO perkebunan.

“Karena rata-rata CPO perkebunan memiliki pembangkit listrik sendiri, sehingga kelebihan daya listriknya bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ini bisa dijadikan bisnis antara PLN dengan pihak swasta, jadi tidak juga pihak swasta atau perusahaan dirugikan,” tegasnya.(Antara)