PONTIANAK – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalbar, CH. Lumano menargetkan balik nama aset milik pemerintah provinsi itu selesai tahun 2015.

“Sejauh ini aset kita yang sudah balik nama cukup banyak sekitar 60 persen. Kita targetkan yang 40 persen itu selesai 2015,” katanya, Senin (3/2).

Ia mengatakan, aset-aset yang sebelumnya milik Kantor Wilayah atau lainnya harus dibaliknamakan ke pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kendala saat ini wewenang balik nama itu ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun demikian, BPN juga tidak mempersulit hal tersebut.

“Kalau terlalu sulit tidak akan selesai. Nyatanya banyak juga balik nama kita yang selesai. Info soal aset dari SKPD terkait saja yang belum genah,” ujarnya.

Ia mengakui sejauh ini pendataan aset di Pemprov Kalbar lumayan bagus. “Kalau tidak bagus tentu asetnya tidak ketahuan. Nyatanya sekarang semua aset milik Pemprov ketahuan semua,” tuturnya.

Lumano menambahkan, aset-aset yang belum dibalik namakan akan menjadi temuan BPK. Namun, sejauh ini yang mereka usahakan untuk balik nama juga menindaklanjuti temuan dari BPK.

“Sekarang kita sedang melakukan kompilasi atau pendataan aset-aset yang menjadi temuan BPK di SKPD lainnya. Untuk balik nama aset yang di bawah BPKAD tahun ini anggaran tidak sampai Rp 1 Miliar,” jelasnya.(kk)