Archives

This is archives page of BeritaKalimantan. Currently the archives consist of 7 posts, 7 pages and 97 comments, with a total of 55 categories and 493 tags.

Monthly Archives

Categories

PONTIANAK – Pra Pilkada Desember 2020 Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat di medsos khususnya FB mulai ramai bermunculan dukung mendukung paslon. Sejauh ini para masing-masing pendukung masih sopan beragumen dengan narasi-narasi positif dan meme-meme yang sopan.

Semoga ini menjadikan pertanda bahwa rakyat semakin cerdas dalam berargumen politik tanpa SARA dan penuh dengan etika dan kesantunan.

Mesin politk di Bumi Uncak Kapuas ini masih baru mulai dijalankan, mesin pun belum panas. Namun meskipun mesin nantinya panas, rakyat tetap sejuk tanpa provokasi-provokasi yang tidak jelas dan penuh celaan yang tidak baik.

Kita ketahui, panasnya Kalbar saat Pilkada kemarin di Pilgub 2018 lalu. Cacian makian bahkan SARA sudah berseliweran di Medsos. Semoga Pilkada Kapuas Hulu, tidak mencontoh ketidak elokan kampanye para pendukung seperti di Pilgub.

Pasangan di KH juga sudah jelas terlihat, Untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai, seperti Fransiskus Diaan – Wahyudi Hidayat (PDIP dan PAN), Hamdi Ja’far – Jhon Itang (Gerindra, Demokrat, dan PKPI), dan H Baiduri – Rufina (PPP, NasDem, PKB, dan Hanura).

Disini di 2020 akan di uji demokrasi rakyat KH yang tentu sudah semakin bijak dan smart dalam bekampanye dan berpolitik. Semoga..(OK)

JAKARTA – Karolin Margret Natasa kembali memimpin Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kalimantan Barat masa bakti 2022-2026 yang dilantik langsung Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di gedung Bidakara, Jakarta, Sabtu (18/06/22).

IMG-20220618-WA0031

Kepemimpinan Karolin pada Pengurus Provinsi (Pengprov) FORKI Kalimantan Barat merupakan masa jabatan periode keduanya yang sebelumnya Karolin sudah menjabat FORKI Kalbar pada periode pertama pada tahun 2017-2022 dan kembali dipercaya mempimpin FORKI Kalbar untuk periode 2022-2026.

“Ini kepemimpinan Saya periode kedua di FORKI Kalimantan Barat, Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Besar FORKI bapak Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang telah melantik kepengurusan FORKI Kalimantan Barat. Dengan telah dilantiknya kami ini, maka agenda kerja FORKI Kalimantan Barat bisa kita laksanakan,” ucap Karolin usai dilantik sebagai Ketua Pengprov FORKI Kalimantan Barat.

Karolin mengingatkan kepada pengurus FORKI Kalimantan Barat agar dapat bekerja secara makasimal untuk kemajuan karate di Kalimantan Barat, dan yang terpenting FORKI dapat membentuk bibit-bibit atlet karate untuk mengharumkan Kalimantan Barat.

“Target kita agar pengurus provinsi maupun pengurus kabupaten dapat bekerja secara maksimal, guna kita mencari bibit-bibit atlet karate yang dapat membawa nama Kalimantan Barat, selain itu kita juga harus selalu bersinergi dengan pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat,” ungkap Karolin.

Selain melaksanakan pelantikan 17 Pengprov FORKI yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepualauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, serta Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) juga melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB FORKI tahun 2022.

LANDAK – Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Kabupaten Landak mengembangkan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring atau Bela Pengadaan Kabupaten Landak (Bela Landak) melalui toko daring Mbiz Market yang sudah diresmikan oleh Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa pada 20 mei 2022 lalu.

Saat dikonfirmasi Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring atau Bela Pengadaan Kabupaten Landak (Bela Landak) merupakan wujud dari dukungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia terutama kepada Usaha Mikro dan Kecik (UMKM) lokal.

“Katalog elektronik Bela Landak ini kita buat untuk meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang dan Jasa kepada UMKM lokal yang tergabung dengan Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP),” ucap Karolin di Ngabang, kamis (16/06/22).

Karolin menjelaskan bahwa dengan adanya Bela Landak diharapkan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan UMKM lokal di Kabupaten Landak, dengan mengikuti perkembangan zaman serta transparansi dan akuntabilitas.

“Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat agar pengadaan barang dan jasa diperbanyak menggunakan produk lokal. Oleh karena itu, saya mendorong agar pelaku UMKM di Kabupaten Landak juga mendaftarkan usahanya di Mbiz Market sehingga Pemerintah Kabupaten Landak bisa belanja secara online, dan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Landak terhadap UMKM di Kabupaten Landak,” jelas Karolin.

Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barnag dan jasa di Pemerintah Kabupaten Landak, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bagian pengadaan barang dan jasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

ANJUNGAN – Karolin Margret Natasa meminta agar Pemerintah Daerah untuk serius menangani permasalahan hutan adat, karena dengan adanya hutan adat tersebut kelestarian dan pelindungan terhadap alam akan bisa terus terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Karolin Margret Natasa saat menjadi pembicara bersama Raja Mempawah Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim yang juga menjadi pemateri pada Gebyar Vaksin dan Lokakarya Pelestarian Hutan Adat Dayak di Kabupaten Mempawah yang diselenggarakan oleh Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Mempawah (IPDKM) bekerjasama dengan Polres Mempawah, bertempat di Aula BLPP Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, rabu (15/06/22).

Karolin mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membuka ruang dan pengakuan terhadap masyarakat adat sehingga hal tesebut harus dimanfaatkan oleh masyarakat adat seperti masyarakat adat dayak yang ada di Kabupaten Mempawah khusunya dan Kalimantan barat pada umumnya.

“Kita berdiskusi, bercerita dan saling memberi masukan berkaitan dengan pengusulan hutan adat maupun pengelolaan hutan adat, dan semoga dengan adanya program hhutan adat dari bapak presiden jokowi ini bisa berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan juga pelestarian adat budaya dayak di Kalimantan,” ungkap Karolin.

Karolin mejelaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Bupati Landak periode 2017-2022 berusaha mengusulkan hutan adat di Kabupaten Landak dan perjuangan tersebut membuahkan hasil, karena ada dua hutan adat yang diakui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 yakni Hutan Adat Samabue di Desa Sepahat, Kecamatan Menjalin dengan luas area 900 hektare dan Hutan Adat Binua Laman Garoh di Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila dengan luas area 210 hektare.

“Kesimpulan dalam diskusi kita ini untuk pengusulan hutan adat itu memang memerlukan campur tangan pemerintah, jadi proses verifikasi, validasi bahkan dari proses identifikasi itu pemerintah harus proaktif. Oleh karena itu, maka didalam putusan MK disebutkan bahwa Bupati harus membuat panitia yang akan membantu mendampingi secara teknis masyarakat adat agar mereka bisa mengidentifikasi apa yang menjadi haknya, kemudian menyampaikan usulan kepada kepala daerah dan bapak presiden melalui menteri lingkungan hidup,” jelas Karolin.

Karolin mengingatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa semua masyarakat adat seluruh Indonesia boleh mengusulkan hutan adat mereka, hal ini dikarenakan dalam menjaga pelestarian lingkungan semua pihak harus terlibat dan saling bekerjasama demi menjaga hutan tetap ada dan masyarakat adat dapat hidup dari hasil hutan tersebut.

“Putusan MK itu untuk semua masyarakat adat Se-Indonesia, bukan hanya untuk masyarakat adat dayak. Tetapi karena saya latar belakangnya adalah putra dayak jadi kami tentu berbicara dalam konteks masyarakat dayak, namun demikian di Mempawah yang sangat beragam, Saya yakin juga masih memiliki lembaga-lembaga adat, komunitas-komunitas adat lain yang masih hidup dan sangat berpengaruh ditengah masyarakat,” tutup karolin.

PONTIANAK – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni harus dimaknai oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kalimantan Barat.

Karolin mengatakan bahwa sesuai dengan tema hari lahir Pancasila yang di keluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yakni Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia menjadi tema yang tepat untuk kebangkitan Indonesia di mata dunia.

“Dengan tema tersebut bermakna persatuan Indonesia untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara,” ucap Karolin di Pontianak, Rabu (01/06/22).

Karolin menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara menjadi semangat untuk membangun negara Indonesia sebagai bangsa yang besar. Untuk itu, dirinya berpesan agar generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia.

“Saya berpesan kepada generasi muda Kalimantan Barat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia, semangat Hari Lahir Pancasila dapat menginspirasi masyarakat dan generasi muda untuk bergotong royong serta mengedepankan persatuan dalam pembumian Pancasila yang berkontribusi terhadap peradaban dunia,” terang Bupati Landak periode 2017-2022.

Lebih lanjut Karolin mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat untuk terus memberikan sosialisasi ideologi Pancasila kepada masyarakat.

“Kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat sudah menjadi kewajiban mensosialisasikan ideologi Pancasila kepada masyarakat, karena bapak proklamator kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan mari bangkit bersama membangun peradaban,” pesan Karolin.

LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan pembinaan kepada guru, kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Kepala Inspektorat Kabupaten Landak, Forkopimcam Air Besar, Perwakilan guru, Kepala SD dan Kepala SMP yang bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Air Besar, Kamis (10/02/22).

Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam arahannya mengatakan bahwa semenjak dirinya menjabat sebagai Bupati, tantangan dibidang pendidikan memang sudah dipetakan dan persoalan yang sangat kompleks mulai dari sarana dan prasarana sampai kepada sumber daya manusianya.

Bupati Karolin meminta kepada para guru dan kepala sekolah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan air besar agar dalam melaksanakan tugas harus dengan penuh disiplin, karena kinerja tersebut juga akan diawasi oleh Camat, Kepala Desa dan perangkat desa maupun dari TNI dan Polri.

“Jadi jangan ada cerita sekolah yang hanya buka seminggu sekali, atau pas mau ulangan baru buka, jangan adalagi kisah seperti itu. Saya sudah perintahkan camat berkoordinasi dengan kades, perangkat desa maupun danramil dan kapolsek jika ada hal seperti itu mohon segera dilaporkan kepada kami agar bisa kita lakukan evaluasi,” pinta Karolin.

Bupati Landak menegaskan agar tidak melakukan pungutan-pungutan terutama untuk sekolah negeri seperti seragam sekolah, LKS, ataupun biaya gedung dan lain sebagainya, karena akan memjadi beban bagi mereka yang tidak mampu, jika ada yang melakukan hal tersebut Bupati Landak tidak segan-segan untuk memberikan sanksi.

“Jangan sampai pungutan tersebut membuat anak sekolah menjadi putus sekolah, karena berpikir sekolah itu mahal. Dimana tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik, yang mana kita ketahui pendidikan itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Sudah miskin, bodoh lagi, mati sudah itu, itu berarti miskinya absolut dalam istilah di BPS. Mohon ini direnungkan dan dilaksanakan, kalau dalam pelaksanaannya ada penyimpangan dan ada laporan berkaitan dengan pungutan-pungutan di sekolah, mohon maaf Saya harus tindaklanjuti dengan menurunkan inspektorat melakukan pemeriksaan dan teguran serta sanksi,” tegas Karolin.