Archives

This is archives page of BeritaKalimantan. Currently the archives consist of 7 posts, 7 pages and 97 comments, with a total of 55 categories and 398 tags.

Monthly Archives

Categories

PONTIANAK – Pra Pilkada Desember 2020 Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat di medsos khususnya FB mulai ramai bermunculan dukung mendukung paslon. Sejauh ini para masing-masing pendukung masih sopan beragumen dengan narasi-narasi positif dan meme-meme yang sopan.

Semoga ini menjadikan pertanda bahwa rakyat semakin cerdas dalam berargumen politik tanpa SARA dan penuh dengan etika dan kesantunan.

Mesin politk di Bumi Uncak Kapuas ini masih baru mulai dijalankan, mesin pun belum panas. Namun meskipun mesin nantinya panas, rakyat tetap sejuk tanpa provokasi-provokasi yang tidak jelas dan penuh celaan yang tidak baik.

Kita ketahui, panasnya Kalbar saat Pilkada kemarin di Pilgub 2018 lalu. Cacian makian bahkan SARA sudah berseliweran di Medsos. Semoga Pilkada Kapuas Hulu, tidak mencontoh ketidak elokan kampanye para pendukung seperti di Pilgub.

Pasangan di KH juga sudah jelas terlihat, Untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai, seperti Fransiskus Diaan – Wahyudi Hidayat (PDIP dan PAN), Hamdi Ja’far – Jhon Itang (Gerindra, Demokrat, dan PKPI), dan H Baiduri – Rufina (PPP, NasDem, PKB, dan Hanura).

Disini di 2020 akan di uji demokrasi rakyat KH yang tentu sudah semakin bijak dan smart dalam bekampanye dan berpolitik. Semoga..(OK)

LANDAK – Menjelang penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman, Pemerintah Kabupaten Landak menggelar Asistensi secara virtual. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah ini diikuti oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait layanan publik.

Dalam arahannya, Sekda Landak Vinsensius yang didampingi Bagian Organisasi mengajak seluruh OPD untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan layanan publik yang prima sesuai standar pelayanan.

“Bagi OPD yang hari ini secara khusus kita mengadakan asistensi terkait pelayanan publik, saya harap dapat memahami pentingnya penataan pelayanan yang sesuai standar terlebih ini memiliki dampak yang serius terhadap tata kelola Pemerintahan Kabupaten Landak,” ujar Vinsensius mewakili Bupati Landak, Selasa (11/05/21).

Vinsensius juga mengajak semua pegawai yang berada disemua OPD untuk senantiasa mengikuti aturan yang berlaku serta membuang kebiasaan lama dalam bertugas.

“Jika ada hal-hal yang menurut jenisnya harus dipublikasikan maka sebaiknya disebarkan, jangan dipendam apalagi disimpan untuk pribadi karena itu merupakan ego sektoral yang dapat menghambat kemajuan kita dan hal seperti itu wajib ditinggalkan karena jika tidak tentu ini nantinya akan berdampak buruk bagi OPD itu di tengah masyarakat,” jelas sekda.

Sementara itu pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Puput menjelaskan pentingnya menata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang berakibat pada tinggi rendahnya kinerja OPD dalam melayani masyarakat.

“Untuk Kabupaten Landak tahun lalu sudah cukup baik dalam tata kelola pelayanan publiknya, meski beberapa OPD ada yang masih kurang namun kami berharap tahun ini dapat ditingkatkan karena pelayanan publik ini sangat penting dan menjadi sorotan bersama,” ucap Puput.

Lebih lanjut, Puput juga berpesan bagi semua OPD supaya dapat memperhatikan hal-hal yang masih belum memenuhi kriteria penilaian guna mendapat nilai yang baik.

“Ada banyak kriteria yang dinilai oleh Ombudsman dalam hal ini, namun beberapa diantaranya sudah terpenuhi meski demikian kami berharap beberapa kategori yang semestinya mendapat nilai tinggi tetapi karena tidak tercantum item penilaiannya maka kami minta untuk dipenuhi segera,” pesannya.

Sekda Landak mengajak semua OPD yang menangani pelayanan publik dapat segera mempersiapkan 10 item penilaian, yakni :
1. Standar Pelayanan Publik
2. Sistem Mekanisme Prosedur
3. Produk Pelayanan (berupa list, menu/daftar pelayanan yg di selenggarakan di unit pelayanan)
4. Jangka waktu penyelesaian produk layanan
5. Biaya pelayanan produk layanan
6. Maklumat pelayanan
7. Sarana dan prasarana
8. Pengelola Pengaduan (bersifat elektronik ataupun non elektronik)
9. Penilaian kinerja (sarana pengukuran kepuasan penerima layanan)
10. Visi, Misi, Motto
11. Kelengkapan Atribut petugas layanan
12. Piagam Penghargaan (jika ada).

LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro serta didampingi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Landak dan Camat Ngabang melakukan peninjauan dan pengecekan masjid yang ada di Kota Ngabang, Selasa (11/05/21).

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah di Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan aman dan lancer serta tetap mengikuti aturan dari pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan ketika berada di tempat ibadah.

“Kita mengecek kesiapan rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan menjalankan protokol kesehatan, serta beberapa himbauan juga sudah kami sampaikan untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ke masjid, dan membawa alat sholat dari rumah,” ucap Karolin.

Bupati Karolin menjelaskan bahwa jika ada wilayah dusun atau desa yang mesuk dalam zona merah, maka sesuai dengan aturan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro untuk menutup semua aktivitas kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan ibadah di tempat ibadah.

“Ada beberapa dusun yang memang kita larang untuk melaksanakankegiatan ibadah di rumah ibadah tapi tidak termasuk di kota ngabang ini. Kalau statusnya merah Saya terpaksa menutup tempat ibadah, tapi sejauh ini kondisi di Kabupaten Landak masih aman untuk pelaksanaan sholat idul fitri,” terang Karolin.

Karolin meminta kepada camat dan kepala desa selaku ketua gugus tugas di kecmatan dan desa agar kooperatif dalam mengangani Pandemi COVID-19 serta pelaksanaan PPKM skala Mikro termasuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.

“Kami akan mengawasi melalui satuan gugus tugas tingkat kecamatan yakni camat sebagai ketua gugus tugas dan tingkat desa yakni kepala desa sebagai ketua gugus tugas. Apabila semuanya kooperatif dan mengikuti anjuran pemerintah, mudah-mudahan kita semua aman serta situasi COVID-19 bise terkendali,” harap Karolin.

LANDAK – Menanggapi Surat Edaran Nomor : SE 07 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan shalat idul fitri tahun 1442 hijriyah/2021 disaat Pandemi COVID-19 dari Menteri Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2021 dengan tujuan memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri tahun 1442 H/2021 dan membantu negara untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal ini juga mengatur tentang malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka menggaungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala dengan ketentuan yakni dilaksanakan secara terbatas maksimal 10 persen dari kapasitas masjid dan mushalla, dengan memperhatikan standat protokoler kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian, namun kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro menghimbau kepada masyarakat muslim di Kabupaten Landak agar dapat mematuhi surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan tidak melakukan takbiran keliling dan konvoi kendaraan.

“Kami dari jajaran kepolisian menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Landak yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, untuk melaksanakan malam takbiran dirumah saja atau ditempat ibadah tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Karen jika kita melaksanakan takbir keliling baik melalui konvoi, arak-arakan yang nantinya berpotensi terjadinya penularan COVID-19 yang akan meyebabkan kluster baru,” imbau Ade Kuncoro di Mapolres Landak, Selasa (11/05/21).

Hal senada juga disampaikan Bupati Landak Karolin Margret Natasa untuk mengajak masyarakat muslim Kabupaten Landak dapat merayakan Idul Fitri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga setelah Hari Raya Idul Fitri tidak ada lonjakan kasus COVID-19.

“Saya ingin semuanya bisa menjalankan Hari Raya Idul Fitri, tetapi Saya juga ingin jangan sampai ada penambahan kasus dan Kita ingin setelah lebaran itu tetap senang-senang, jangan sampai setelah hari raya Kita lalu sibuk mengurus yang sakit, Kita semua tidak ingin seperti itu. Sehingga Saya meminta masyarakat Kabupaten Landak untuk tetap mematuhi aturan pemerintah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” pinta Karolin.

LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menghadiri Video Conference (Vidcon) dari Forkopimda Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Pangdam XII/Tanjungpura dalam rangka kegiatan pembekalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro dan sosialisasi Aplikasi Silacak bersama Kapolres Landak, Kajari Landak, Danyon Armed 16/Komposit, Kasdim 1201/Mempawah, Kasat Pol PP Kabupaten Landak, Kadis Kesehatan Kabupaten Landak, Kadis PMPD Kabupaten Landak dan Kepala BPBD Kabupaten Landak, yang bertempat di Aula Vidcon Yon Armed 16/Komposit, senin (10/05/21).

Bupati Landak mengatakan bahwa PPKM Mikro ini sudah 100 persen dilaksanakan ditingkat desa hingga dusun. Namun untuk pelaporan ke provinsi yang mengharuskan ditingkat RT, Kabupaten Landak tidak memiliki wilayah tingkat RT hanya sampai tingkat dusun.

“Kami mohon maaf kepada pemerintah provinsi karena tidak mengirimkan data tersebut, hal ini dikarenakan Landak hanya memiliki 4 RT saja dan yang lainnya hanya sampai tingkat dusun. Namun dapat kami sampaikan bahwa PPKM skala Mikro sudah kami laksanakan hingga ke Dusun,” ucap Karolin saat pelaksanaan vidcon.

Selain itu, Bupati Karolin akan memberikan link website https://info.landakkab.go.id/ ke Provinsi Kalimantan Barat terkait update perkembangan COVID-19 di Kabupaten Landak. Hal ini sejalan dengan penggunaan aplikasi Silacak yang dapat memberdayakan peran serta dan aktif dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ada dilapangan.

“Kepada pihak provinsi saat ini kami juga memiliki website terkait update COVID-19 pada pelaksanaan PPKM skala Mikro ini, liknnya akan kami berikan ke provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat agar pihak provinsi akan lebih mudah memantau perkembangan update COVID-19 di Kabupaten Landak,” terang Karolin.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harisson mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ide dan saran yang tepat dalam memantau update perkembangan COVID-19 didaerah.

“Kami setuju dengan Bupati Landak yang sudah mengirimkan link website perkembangan COVID-19 disana, sehingga kami lebih enak untuk memonitornya. Untuk wilayah lain bisa dicontoh Kabupaten Landak dalam memberikan update melalui link website juga,” pinta Harisson.

LANDAK – Pemerintah Kabupaten Landak sangat serius dalam menangani Pandemi COVID-19 dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro hingga ke tingkat dusun dan desa di Kabupaten Landak.

Dengan PPKM berbasis Mikro ini Kabupaten Landak telah memetakan zonasi Pandemi COVID-19 di tingkat desa, sehingga pertanggal 7 Mei 2021 ada 4 desa yang masuk dalam zona merah, 7 desa zona orange, 39 desa zona kuning dan 106 desa berada di zona hijau.

“PPKM bebasis Mikro ini kita petakan hingga tingkat dusun, sehingga para petugas dilapangan akan lebih mudah melakukan monitoring dan penanganan secara serius. Saya meminta camat dan kepala puskesmas untuk melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah di zona merah, dengan pemetaan hingga ke dusun ini penyebaran COVID-19 di Landak bisa kita antisipasi lebih cepat,” ungkap Karolin di Ngabang, sabtu (08/05/21).

Dalam melakukan penanganan daerah yang masuk zona merah tersebut, Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Mempawah Hulu melaksanakan monitoring kegiatan PPKM Mikro pada tingkat dusun yakni di Dusun Seba’u, Desa Salumang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Dalam penanganan dilapangan yang langsung dipimpin Ketua Satgas Kecamatan yakni Camat Mempawah Hulu dan Kepala Puskesmas Karangan bersama Kapolsek, Danramil, dan Aparat Desa Salumang melaksanakan monitoring dengan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, memasang poster-poster tentang protokol kesehatan ditempat-tempat keramaian, melaksanakan tracking kontak erat kembali yang sudah dilaksanakan sebanyak empat kali, dan memantau kesehatan serta edukasi kepada kontak erat keluarga konfirmasi.

Bupati Landak mengatakan bahwa untuk kecamatan yang wilayahnya mengalami zona merah wajib melakukan monitoring dan penanganan secara berkala yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Saya selalu mengingatkan kepada Camat dan Kepala Puskesmas dalam memantau mereka yang terkofirmasi seperti mengecek kesehatan kontak erat keluarga konfirmasi, mengingatkan masyarakat untuk membatasi kegiatan sesuai jam malam, melakukan himbauan protokol kesehatan, dan juga meminta para camat memantau pemerintahan desa melaksanakan bantuan sembako bagi keluarga kontak erat,” terang Karolin.