Archives

This is archives page of BeritaKalimantan. Currently the archives consist of 6 posts, 6 pages and 98 comments, with a total of 52 categories and 13 tags.

Monthly Archives

Categories

LANDAK – Agar tetap menjalin koordinasi ditengah wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Bupati Landak menggelar rapat secara online melalui video conference dengan seluruh camat Se-Kabupaten Landak pada Jum’at (03/04/20).

Adapun agenda rapat yang dibahas bersama 13 camat kali ini diantaranya mengenai penanganan wabah Corona Virus Desease (COVID-19) ditingkat kecamatan hingga desa. Bupati Landak meminta para Camat membentuk gugus tugas ditingkat kecamatan dan mengatifkan perangkat desa dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona di Kabupaten Landak.

“Saya meminta kepada para Camat untuk segera mengaktifkan gugus tugas COVID-19 hingga ke desa-desa dalam rangka upaya kita memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini,” ucap Karolin saat melakukan video conference bersama camat.

Dalam rapat ini juga Bupati Landak mengimbau para camat agar beperan aktif untuk mempersiapkan acara pelantikan Kepala Desa tahun 2020. Dirinya memastikan bahwa pelantikan Kepala Desa terpilih akan dilakukan secara online melalui Video Conference mengingat situasi saat ini yang masih dilanda wabah Corona Virus Desease (COVID-19), sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelantikan secara langsung.

“Mohon dipersiapkan segala sesuatunya untuk pelantikan 46 Kades yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 nanti melalui video conference, dan para Camat segera lakukan koordinasi dengan Dinas Pemdes apabila wilayahnya ada pelantikan kades,” Terang Karolin.

Selain itu, Karolin menyampaikan akibat wabah COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah berupaya membantu masyarakat dengan memberikan bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu didaerah. Untuk itu Karolin meminta para Camat dapat mempersiapkan segala sesuatunya agar penyaluran bantuan ini dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

“Kita mendapatkan 57.000 bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu, untuk itu Saya meminta para Camat segera berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan pendataan, agar kita bisa segera mendapatkan data yang pasti untuk bantuan tersebut,” jelas Karolin.

LANDAK – Sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penghentian semua proses pengadaan barang jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2020.

Hal tersebut diterbitkan melalui surat No S-247/MK_07/2020 tanggal 27 Maret 2020 meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidnag Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Dan surat dengan klasifikasi sangat segera itu ditujukan ke semua gubernur, bupati dan walikota penerima fisik DAK fisik se-Indonesia

Merujuk dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Landak juga melakukan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Landak sebesar Rp95 miliar.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menjelaskan pembatalan DAK Kabupaten Landak sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pengalihan anggaran ke penanganan Covid-19.

“Kita melakukan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Landak sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan. Besaran DAK Kabupaten Landak berkisar 94 miliar rupiah tersebut dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19), namun kita tetap menunggu arahan dari Pemerintah Pusat lebih lanjut,” kata Karolin di kediamannya, Kamis (02/04/20).

Bupati Landak juga menambahkan pembatalan DAK fisik meliputi berbagai bidang yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan sesuai perintah Pemerintah Pusat.

“Adapun Pembatalan DAK ini meliputi DAK air minum, sanitasi, jalan, irigasi, pasar, pariwisata, pertanian, rumah swadaya, tranportasi pedesaan yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan sesuai perintah Pemerintah Pusat, karena anggaran dialihkan untuk menanggulangi bencana Covid-19 di Indonesia,” terang Karolin.

Lebih lanjut Karolin meminta OPD untuk dapat menyisir anggaran masing-masing.

“Saya meminta kepada seluruh OPD Kabupaten Landak dapat menyisir lagi anggaran di masing-masing satuan kerja, sehingga dapat mengefektifkan anggaran yang ada,” jelas Karolin.

Bupati Karolin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Landak karena belum bisa melaksanakan pembangunan.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Landak, ada beberapa pembangunan yang belum dapat dilaksanakan karena situasi keuangan negara difokuskan pada penanganan COVID-19. Semoga situasi segera pulih dan pembangunan dapat diteruskan kembali,” pinta Karolin.

KAPUAS HULU – Seorang pengendara motor bernama Florensia, perempuan berusia 53 tahun yang tinggal di Sibau Hulu tewas setelah ditabrak pengendara mobil ber plat Malaysia, Toyota QWC 5186. Pengemudi mobik diduga Anggota DPRD dari Fraksi PPP Kabupaten Kapuas Hulu, Joni Kamiso.
Menurut Gunung, dari pihak keluarga korban, peristiwa kecelakaan lalulintas ini terjadi di daerah Jalan Sibau Hulu dekat Toko Ahin sekitar pukul 16.00 sore, Rabu (1/4).
Gunung mengatakan, Joni yang mengendarai mobil jenis SUV ber plat Malaysia tersebut melaju dari arah Putussibau menuju Sibau Hulu yang berjalur satu arah. Kemudian mobil Joni mencoba mendahului kendaraan yang berada di depannya, tetapi dari arah berlawanan ada mobil lain, sehingga Joni tidak bisa mendahului kendaraan di depannya dan kembali ke posisi jalur sebelah kiri.
“Tetapi di belakang mobil Joni  ada motor yang di kendarai Florensia tanpa menggunakan helm, mobil Joni langsung menyenggol motor Florensia yang ada di belakangnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pengendara motor yang ditabrak sempat kritis dengan luka menganga di kepala yang kemudian meninggal dunia,” ungkap Gunung.

Kemarin (31/3) Pemerintah menerbitkan 3 peraturan perundang-undangan sekaligus: (1) Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan penerbitan 3 (tiga) peraturan tersebut maka terhitung secara resmi Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa COVID-19 adalah jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dinegara lain, penetapan kedaruratan kesehatan telah diambil pertengahan bulan Maret lalu. Di Spanyol misalnya, Pemerintah Spanyol secara resmi menetapkan Kedaruratan Kesehatan pada Minggu, 15 Maret 2020 yang lalu untuk mencegah wabah virus corona menyebar dinegara matador itu. Sementara di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menyatakan status darurat nasional terkait COVID-19 sejak 13 Maret 2020 yang lalu.

Dalam PP 21/2020 dimuat definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk langkah pencegahan kemungkinan penyebaran virus Corona ini. PP ini memberikan dasar dan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan atau mengeluarkan kebijakan “lockdown”, secara selektif, dengan mempertimbangkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan kemanan (vide Pasal 2). Adapun Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dapat dilakukan antara lain: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum (vide Pasal 4).

Perlu digarisbawahi, PP 1/2020 diterbitkan bersandar pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Wabah Penyakit Menular. Karenanya, bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular in casu COVID-19 diancam pidana penjara dan/atau denda. Pasal 14 UU 4/1982 pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan denda maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 14 ini juga mengatur soal pidana terhadap setiap orang yang alpa (lalai) sehingga mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular.

Bukan hanya akibat COVID-19 yang amat “menakutkan” pada kesehatan masyarata. Dari penerbitan PERPU 1/2020 dapat dilihat kecemasan pemerintah terhadap akibat yang ditimbulkan dari wabah penyakit menular ini dibidang perekonomian negara. Dengan kata lain, kita sebagai anggota masyarakat mesti waspada akan adanya bahaya “krisis ekonomi”. Dalam penjelasan PERPU dinyatakan:

“Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah,tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.”

Semoga badai “wabah penyakit Corona” cepat berlalu.

Patra M Zen, Advokat, Kurator & Pengurus
#CatatanTepiKolam, 01.04.2020

BANJARBARU – Dua orang warga Kota Banjarbaru, Kalimantan yang memiliki gejala virus Corona dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berhasil sembuh setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat.

“Dua orang dengan status PDP itu sempat dirawat di RS Daerah Idaman Banjarbaru tetapi sudah sembuh,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarbaru Said Abdullah di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Said yang juga Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru itu, dua warga Banjarbaru itu sebelumnya memiliki gejala terkena virus Corona seperti demam, batuk dan sempat mengalami sesak napas.

Kemudian diambil tindakan dengan melarikan ke RSD Idaman Banjarbaru untuk mendapatkan perawatan medis dan setelah dirawat secara intensif dinyatakan sembuh sehingga status PDP secara otomatis gugur.

“Pasiennya hanya dirawat di RSD Idaman, tidak sampai dirujuk ke RSUD Ulin sebagai rumah sakit rujukan dan setelah diperiksa, hasilnya negatif Corona sehingga dibolehkan pulang dan sudah sembuh,” ungkapnya.

Sementara itu, data yang dihimpun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarbaru, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 120 orang, status PDP dan meninggal dunia nihil.

Dikatakan, pihaknya bersama jajaran dinas dan instansi terkait di lingkup Pemkot Banjarbaru yang tergabung dalam Gugus Tugas terus waspada penularan Virus Corona sesuai status Tanggap Darurat penyakit itu.

“Kami waspada dan meminta seluruh masyarakat menghindari penularan virus Corona dengan menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih sehingga tidak terserang virus yang mematikan itu,” pesannya.

Ditambahkan, langkah yang juga terus dilakukan adalah menyemprotan cairan disinfektan di perkantoran dan fasilitas publik di berbagai titik untuk mencegah penularan virus melalui benda-benda di sekitarnya.

“Penyemprotan dilakukan di sejumlah perkantoran termasuk fasilitas umum seperti bus angkutan pelajar dan bus wisata termasuk area publik yang banyak dikunjungi masyarakat yang dilaksanakan terjadwal,” katanya.(Antara), Foto: Radar Banjarmasin.