BALIKPAPAN – Apindo Kaltim berharap presiden terpilih Joko Widodo akan membenahi regulasi dan memangkas birokrasi perizinan di wilayah Kaltim. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Apindo Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo,  di sela-sela kegiatan berbuka puasa bersama yang dilakukan oleh para pengurus Apindo Kaltim bersama rekan pers, di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (24/7) lalu.

Slamet memaparkan, ditetapkannya Jokowi sebagai presiden terpilih menjadi indikasi yang mengawali pembangunan di Kaltim. “Rupiah menguat, otomatis pelaku usaha diuntungkan dengan itu. Biaya produksi lebih ringan, dan pengusaha juga bisa bernapas. Pasalnya pengelolaan sumber daya alam masih menjadi bidang usaha primadona di Kaltim,” tegasnya.

Lanjut, ia mengharapkan adanya kabinet baru nantinya, juga diharapakan berpihak pada pelaku usaha. perizinan berfungsi untuk mengontrol izin yang ada sehingga persaingan yang ada tetap sehat. Namun, fungsi tersebut tidak boleh disertai dengan birokrasi yang berbelit karena akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

“Kalau dari izinnya saja sudah mahal, tentu akan menekan daya saing produk karena ada ongkos yang harus dibayar,” katanya.

Pihaknya juga meminta prosedur perizinan bisa diseragamkan secara nasional sehingga pengurusan izin antar satu daerah dan daerah lain tidak memiliki perbedaan. Dengan demikian ada standardisasi secara nasional terhadap prosedur perizinan di Indonesia.(SR)