Ada keanehan yang nyata di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar yang BK.co temui. Hasil penelusuran terindikasi pembangunan daerah ini jalan ditempat, 15 tahun ke belakang Kapuas Hulu tak ada yang berubah. Baik sarana prasarana masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Seperti infrastruktur jembatan dan jalan yang baru-baru ini saja dibenahi menjadi mulus, itupun sebagian jalan negara, alias dana dari Pemprov Kalbar bukan APBD Kapuas Hulu. Jalan ini bisa dilihat dari arah Sintang masuk ke Putussibau yang sudah mulus, dan dari Putussibau (kota Kabupaten Kapuas Hulu) ke Badau (perbatasan) – ini merupakan jalan negara. Sedangkan jalan yang menuju Kecamatan di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten paru-paru dunia ini masih hancur lebur. Seperti jalan menuju Puring Kencana, atau Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis, juga desa di Kecamatan Selimbau. Kondisi jalan menuju kecamatan-kecamatan itu sebagian besar rusak. Begitupun jembatan, baru satu dua jembatan yang dibenahi Pemda Kapuas Hulu jamannya Bupati HM Nasir, dan sebelumnya selama 10 tahun dijabat abangnya Abang Tambul Husin. Kakak beradik ini menguasi Kapuas Hulu selama 15 tahun tetapi apa hasil ? Tak ada perubahan dan pembangunan yang nyata disana.

Ironis, padahal Pemda Bumi Uncak Kapuas ini mendapat jatah APBD rerata Rp1 triliun per tahun dari Pemerintah Pusat, sementara penduduk Kapuas Hulu hanyalah 250 ribu jiwa, artinya bila dana APBD itu dibagi ke masyarakat, akan mendapat sekitar Rp4 juta per tahun. Kemana anggaran Pemda ini ?

Semua Sektor Lumpuh

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, sarana prasarana sekolah dan kesehatan juga masih minim. Rakyat Kapuas Hulu yang tersebar di pelosok-pelosok harus menempuh puluhan kilometer untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Seperti di daerah Landau Rantau, Nanga Suang dan Entebi, untuk masuk ke pemukiman warga harus menempuh 200-an kilometer mengarungi sungai sekitar 3 jam dari Kota Putussibau. Begitu juga untuk lokasi masyarakat yang terdapat di desa Selimu, desa Nanga Lungu, dan Silat Hulu, yang masih tak tersentuh tangan negara. Bukan main, tak heran bila persoalan Kapuas Hulu ini masuk ke ranah politik, supaya ada perubahan dan pembangunan disana.

PJ Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ yang mulai masuk ke Kapuas Hulu sejak 4 Agustus tahun ini mengungkapkan berbagai persoalan yang ada di Kapuas Hulu. Dia menilai Kapuas Hulu ini banyak yang perlu dibenahi dengan serius. Dari persoalan infratruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia khususnya guru dan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan.

“Karena dalam kenyataan setelah kami bertugas disana mulai 4 Agustus dan kami juga turun ke lapangan memang kondisi infrastruktur memprihatinkan,” kata Marcellus kepada BK.co, belum lama ini di Pontianak.

“Kondisi yang parah ini terutama jalan, hampir semua jalan yang ada perlu menjadi perhatian,” katanya.

Jalan, ungkapnya karena memang belum dibangun sama sekali, ataupun yang harus dibangun. “Perlu perbaikan, ada beberapa jalan yang kualitasnya kurang memadai. “Karena itu ke depan, saya pikir siapapun yang menjadi pemimpin nantinya, hal-hal ini tentu menjadi perhatian yang lebih serius.”

Selain itu, kata Marcellus, terkait sektor pendidikan banyak yang harus dibenahi, selain berhubungan dengan sektor lain,” tidak hanya berdiri sendiri, saya melihat bangunan-bangunan sekolah sudah banyak yang rusak bahkan roboh,” ujarnya.

Selain pendidikan yang terintegrasi dengan bidang lain seperti listrik, menurut dia ada beberapa lokasi yang bisa dialiri listrik yang biayanya tidak terlalu besar. “Karena jaringannya tidak terlalu jauh, dan listrik ini sangat dibutuhkan anak-anak untuk belajar dan sekolah,” kata Marcellus. “Bagaimana mereka mau belajar dengan baik kalau lampu saja mereka tidak punya,”

Selain pendidikan, dan infrastruktur, sektor kesehatan di Kapuas Hulu juga tak ada kemajuan. Ini ditemukan dilapangan. Dimana saat terjadi rabies, Kapuas Hulu tidak memiliki lemari obat untuk vaksin. Tidak memiliki juga lemari penyimpanan serum obat anjing gila. “Bagaimana pelayanan kesehatan mau dilaksanakan dengan baik,” tanya PJ Bupati Kapuas Hulu ini.

Melihat situasi seperti ini, Marcellus membuat kebijakan, menyediakan perangkat penyimpanan vaksin rabies dengan tenaga surya di 23 Kecamatan dengan anggaran berasal dari APBD Perubahan.

“Dan ini sudah di programkan di dinas kesehatan setempat,” jelasnya.

Perhatian ini yang tidak ada di pejabat sebelumnya, padahal berdasarkan biaya yang telah dikalkulasi tidaklah terlalu mahal. “Sekitar Rp200 jutaan, dan untuk kesehatan masyarakat tidaklah mahal, apalagi barang ini bukan yang habis 2-3 hari, dan kemudian obat-obatan ini kami sediakan di 23 Kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat bila menemukan persoalan kritis seperti itu,” katanya.

Disamping itu, yang menyedihkan lagi di Kapuas Hulu ternyata kekurangan tenaga medis dan para medis, terutama yang berkaitan dengan rumah sakit. Akibat ini sempat ada korban yang tidak tertolong karena keterbatasan tenaga anastesi. “Sehingga ada yang meninggal, terlepas apapun penyebabnya, tetapi berita yang berkembang seperti itu,”

Marcellus meminta hal ini menjadi perhatian ke depan, karena tenaga medis yang ada hanya tenaga magang, yang berjumlah sekitar 200 orang. Namun demikian tenaga magang ini sangat diperlukan di daerah-daerah tertentu, yang tersebar di seluruh wilayah Kapuas Hulu. Tetapi persoalannya adalah honor atau gaji mereka. Karena bisa jadi tenaga medis ini tak mau karena ketidakjelasan pembayaran ke mereka. “Saya sudah sampaikan ke Gubernur bagaimana bila tenaga magang ini dapat diangkat dengan pembiayaan honor APBD Provinsi atau apalah sifatnya, sehingga mereka bekerja fokus bukan karena fee,” ujarnya.

Kapuas Hulu juga menyimpan persoalan terkait pembangunan kantor pelayanan publik. Seperti Kantor Camat, dan bahkan kantor Bupati saja masih diperlukan banyak perbaikan-perbaikan. Selain itu pembangunan irigasi pertanian yang asal-asalan. Pembangunan irigasi dengan biaya Rp100 juta yang sebulan kemudian hancur. Seperti yang terjadi di Kecamatan Seberuang Desa Laung. “Masyarakat melaporkan hal ini ke kita, kemudian data dikumpulkan dan kita serahkan hal ini ke aparat hukum, hal-hal kecil seperti ini banyak terjadi, khususnya pada proyek-proyek pejunjukan langsung,” ujarnya.

“Seharusnya hal-hal seperti ini tak perlu terjadi, jadi kalau gak roboh gak diperbaiki, yang jelas kualitas bekerjanya tidak sesuai dokumen,” ujar Marcellus.

Persoalan-persoalan dana bansos pun khabarnya di Kapuas Hulu banyak terjadi penyimpangan, info yang Forum terima mencapai puluhan miliar rupiah, dana Bansos di Kapuas Hulu ini perlu di audit. Begitupun sengan Dana Alokasi Desa (DAD) yang tidak jelas laporan pertanggungjawabannya.

Tak hanya kinerja yang bobrok selama 15 tahun, janji-janji surga selalu ditebar disana-sini. Proposal pembangunan desa tak pernah dilihat, fakta ini yang terjadi di Kapuas Hulu, terkait pemerintahan sebelumnya. Seperti yang dialami di desa Putusaibau Utara dijanjikan pembangunan listrik, tetapi sampai lima tahun janji tak dipenuhi, padahal listrik dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar ini sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Akibat ketidakpedulian pemda Kapuas Hulu yang dipimpin Nasir saat itu, desa ini pun mengancam tak mau ikut Pilkada 9 Desember kemarin.

“Lima tahun bukan waktu yang singkat, okelah lupa setahun dua tahun, ini sampai lima tahun, dan nilainya pun tak seberapa dibanding manfaat yang dibutuhkan masyarakat, selain sekolah dan belajar anak-anak dan kehidupan lainnya,” kata Marcellus yang menjabat PJ Bupati Kapuas Hulu sejak 4 Agustus sampai Februari nanti.

Berdasarkan temuan PJ Bupati ini di APBD tahun 2016 banyak perombakan anggaran yang dilakukan. Program-program penting diutamakan.

“Saat ini saya tak bisa berbuat banyak, karena terkait di akhir anggaran, anggaran baru pun nanti di Februari yang habis masa jabatan saya, untuk saat ini semua persoalan di Kapuas Hulu kita tampung,” kata Marcellus sembari menghela napas panjang.